Kaseger Pesimis Minsel Raih WDP
Amurang,
Swarasulut-
Walaupun Sekda Minsel Drs MC Kairupan dan Kepala Dinas
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minsel Drs Denny Kaaowan
menyatakan sangat Optimis Minsel dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan Keuangan dalam APBD
2011 lalu, bakal meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Namun keyakinan Dua petinggi Minsel, sangat ironis dengan apa yang diyakini Legislator Minsel Jones Kaseger. Nah berangkat dari wawancara singkat dirumahnya Sabtu pekan lalu. Menurut dia Minsel belum akan mendapat Opini WDP, karena mengingat Administrasi Keuangan di Pemkab Minsel masih Amburadul. “ Siapa bilang system pengelolaan keuangan di Pemkab Minsel sudah baik, masih banyak system yang harus di perbaiki, contohnya ada SKPD di Minsel yang belum habis tahun anggaran, sudah dananya sudah habis terserap kegiatan,“ ujar dia.
Pun demikian disentil soal penggunaan APBD Minsel yang dikontrol oleh System Informasi Manajemen Daerah (Simda, red) kata Kaseger itu tidak menjamin pengelolaan keuangan membaik. “ Ini kan hanya sistem komputerise saja, ini bisa di maintanance. Misalnya dana 100 juta untuk kegiatan di Dinas Sosial, pun begitu yang dibutuhkan 150 juta. Ini sangat urjent untuk dikeluarkan, terpaksa Simdanya di Maintanance,” ujar Kaseger.
Untuk itu lanjut dia, jangan dulu sesumbar meraih Opini WDP, sebelum ada LHP dari BPK. (dolvie)
Namun keyakinan Dua petinggi Minsel, sangat ironis dengan apa yang diyakini Legislator Minsel Jones Kaseger. Nah berangkat dari wawancara singkat dirumahnya Sabtu pekan lalu. Menurut dia Minsel belum akan mendapat Opini WDP, karena mengingat Administrasi Keuangan di Pemkab Minsel masih Amburadul. “ Siapa bilang system pengelolaan keuangan di Pemkab Minsel sudah baik, masih banyak system yang harus di perbaiki, contohnya ada SKPD di Minsel yang belum habis tahun anggaran, sudah dananya sudah habis terserap kegiatan,“ ujar dia.
Pun demikian disentil soal penggunaan APBD Minsel yang dikontrol oleh System Informasi Manajemen Daerah (Simda, red) kata Kaseger itu tidak menjamin pengelolaan keuangan membaik. “ Ini kan hanya sistem komputerise saja, ini bisa di maintanance. Misalnya dana 100 juta untuk kegiatan di Dinas Sosial, pun begitu yang dibutuhkan 150 juta. Ini sangat urjent untuk dikeluarkan, terpaksa Simdanya di Maintanance,” ujar Kaseger.
Untuk itu lanjut dia, jangan dulu sesumbar meraih Opini WDP, sebelum ada LHP dari BPK. (dolvie)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar